Tahapan Inovasi

1. Perencanaan dan pengembangan instrumen pengukuran demokrasi.

2. Pelaksanaan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif di tingkat desa dan kabupaten.

3. Pengolahan dan analisis data menggunakan teknologi informasi.

4. Penyusunan laporan dan visualisasi Indeks Demokrasi.

5. Pelatihan dan sosialisasi hasil indeks kepada perangkat desa, pemerintah, dan masyarakat.

6. Monitoring, evaluasi, dan pembaruan indeks secara berkala.

Inisiator Inovasi Daerah

Badan Kesbangpol Kabupaten Kayong Utara, Bapperida Kabupaten Kayong Utara

Nama Inisiator

Drs. Mas Yuliandi, Dr. Tasfirani, Hidayadi, S.H., Jasri, S.M., Agun Kurniadi, SH., Jemi Maya Setiawan, S.Pd., DKK

Klarifikasi Inovasi Daerah

Inovasi ini bertujuan mengembangkan sistem pengukuran Indeks Demokrasi berbasis data yang terintegrasi dengan aplikasi digital guna memantau kualitas demokrasi di Kabupaten Kayong Utara secara berkelanjutan. Indeks ini mengukur aspek kebebasan sipil, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan yang menjadi alat bantu kebijakan daerah berbasis bukti.

Koordinat

Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat

(Koordinat: -0.8141, 109.9532)

Jenis Inovasi

Inovasi sistem pemerintahan digital dan pengukuran demokrasi.

Bentuk Inovasi

Sistem digital pengindeksan demokrasi yang terintegrasi beserta mekanisme pelatihan dan sosialisasi.

Inovasi Tematik

Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Urusan Inovasi Daerah

Pemerintahan Daerah dan Pembangunan.

Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

Juli – Desember 2024.

Waktu Penerapan Awal Inovasi Daerah

Januari 2025.

Waktu Pengembangan Terbaru Inovasi Daerah

Mei 2025 – Sekarang.

Rancang Bangun Inovasi Daerah dan Pokok Perubahan yang Akan Dilakukan

Dasar Hukum Inovasi

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) mengenai negara demokrasi, inovasi ini selaras dengan ketentuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Permasalahan Makro dan Mikro

Secara makro, Kabupaten Kayong Utara menghadapi tantangan rendahnya partisipasi politik dan kurang optimalnya transparansi pemerintahan sehingga berdampak pada indeks demokrasi yang rendah. Secara mikro, kurangnya data terstruktur dan kapasitas aparatur dalam mengelola serta memanfaatkan data demokrasi menjadi hambatan dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Isu Strategis

Diperlukan sistem pengindeksan demokrasi yang akurat, berbasis teknologi, dan mudah diakses untuk mendukung peningkatan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Metode Pembaharuan

Sebelum: Pengukuran demokrasi dilakukan secara sporadis dan belum terintegrasi dengan sistem digital untuk analisis dan pelaporan.

Sesudah: Diterapkan sistem Indeks Demokrasi berbasis digital yang rutin memperbarui data, diikuti dengan sosialisasi dan pelatihan, sehingga meningkatkan kualitas data dan pemanfaatannya.

Keunggulan dan Kebaharuan

- Penggunaan teknologi informasi dan sistem digital integratif.

- Pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

- Laporan yang interaktif dan dapat diakses umum untuk mendorong transparansi.

- Kapasitas aparatur desa dan pemerintah dalam mengelola data ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan.

Tahap Inovasi / Penggunaan Produk / Spesifikasi Produk

- Pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara berkala menggunakan kuesioner digital dan wawancara terstruktur.

- Pengolahan data dengan software statistik dan sistem informasi geografis.

- Penyajian laporan melalui aplikasi digital yang responsif dan user-friendly.

Tujuan Inovasi Daerah

- Membangun sistem pengukuran Indeks Demokrasi yang akurat, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Kayong Utara.

- Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan publik.

- Memperkuat transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

- Menyediakan data dan informasi berbasis bukti untuk mendukung kebijakan publik yang responsif dan evaluasi berkelanjutan.

Manfaat yang Diperoleh

- Pemerintah daerah memperoleh alat ukur yang valid dan kredibel untuk memantau kualitas demokrasi dan mengambil kebijakan strategis.

- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan melalui transparansi dan keterbukaan data.

- Peningkatan kapasitas aparat desa dan pemerintah dalam mengelola serta memanfaatkan data demokrasi secara efektif dan mandiri.

- Terciptanya budaya partisipatif yang mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan dan pengawasan pemerintahan.

Hasil Inovasi

- Terbentuknya platform digital Indeks Demokrasi yang terintegrasi dan dapat diakses secara luas.

- Tersusunnya laporan Indeks Demokrasi berkala yang mencerminkan kondisi demokrasi secara objektif dan komprehensif.

- Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi yang meningkatkan kualitas pengelolaan data dan pemahaman demokrasi di tingkat desa dan kabupaten.

- Pengambilan keputusan pemerintah daerah yang lebih berbasis data, meningkatkan efektivitas kebijakan dan pelayanan publik.